BEKASI — Dalam rangka memfasilitasi pengembangan kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akuntabel dan sesuai regulasi, BKPSDM Kota Bekasi melakukan koordinasi teknis ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Kepastian Hukum dan Tertib Administrasi Peningkatan Pendidikan
Koordinasi ini membahas penyesuaian prosedur teknis serta pemenuhan persyaratan administratif terkait pemberian izin Tugas Belajar Biaya Mandiri maupun penerbitan Surat Keterangan Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa setiap peningkatan pendidikan formal yang ditempuh ASN diakui secara legalitas dan dapat diakomodasi dalam pemutakhiran data kepegawaian nasional.
"Koordinasi ke BKN Pusat ini merupakan bentuk pelayanan proactive dari BKPSDM Kota Bekasi untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya, sehingga proses pencatatan rekam jejak akademis berjalan sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku."
Melalui koordinasi ini, BKPSDM Kota Bekasi berkomitmen untuk terus menyelaraskan layanan pengembangan kapasitas aparatur dengan kebijakan teknis BKN Pusat guna mendukung pencatatan administrasi kepegawaian yang tertib, presisi, dan terintegrasi secara digital.