Dalam upaya mendukung peningkatan kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800.1,4.1/2623/BKPSDM.Pengkom tentang Tertib Administrasi Pendidikan Lanjutan PNS melalui Tugas Belajar Biaya Mandiri. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi PNS yang berencana melanjutkan pendidikan formal dengan biaya sendiri, agar tetap mematuhi prosedur administrasi dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2023. Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Drs. Hudi Wijayanto, M.Si menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan lanjutan bagi PNS bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM aparatur, namun tetap harus dilaksanakan secara tertib dan terencana. "PNS wajib mengajukan rekomendasi tugas belajar terlebih dahulu kepada BKPSDM melalui perangkat daerah masing-masing, sebelum melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi," ujar beliau. Surat Penetapan Tugas Belajar Biaya Mandiri hanya akan diterbitkan bagi PNS yang telah memiliki rekomendasi dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau peserta didik dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pengajuan dilakukan secara online melalui laman siap.bekasikota.go.id dengan memilih menu Si-MPOK_Rekomendasi Tugas Belajar Biaya Mandiri TTE dan Si-MPOK_Tugas Belajar Biaya Mandiri TTE. Format kelengkapan dokumen dapat diunduh melalui tautan Format Perwal 62 BKPSDM juga menekankan pentingnya pemilihan lembaga pendidikan yang tepat, dengan ketentuan:

• Akreditasi minimal "B" atau "Baik Sekali"
• Jadwal kuliah tidak mengganggu jam kerja
• Program studi relevan dengan tugas pokok jabatan
• Metode pembelajaran sesuai ketentuan
• Lembaga memiliki rekam jejak akademik yang terpercaya

Pengecekan akreditasi dapat dilakukan mandiri oleh PNS melalui: https://www.banpt.or.id untuk perguruan tinggi dan program studi https://www.ban-pdm.id untuk lembaga pendidikan kesetaraan/PKBM Kepala Perangkat Daerah diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas belajar oleh PNS di unit kerja masing-masing dan memastikan seluruh prosedur telah dipenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, PNS dapat menghubungi Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kota Bekasi. Surat Edaran [lihat/unduh]