Kota Bekasi — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi mengikuti Rapat Koordinasi Progres Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) – Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RBS) KPK Tahun 2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap progres capaian program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan setiap indikator dan rencana aksi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Perkuat Koordinasi dan Evaluasi Capaian

Rapat koordinasi membahas perkembangan capaian pelaksanaan program serta berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan indikator pencegahan korupsi. Proses koordinasi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan tindak lanjut terhadap target yang masih memerlukan penguatan.

Keterlibatan perangkat daerah, termasuk BKPSDM, menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi secara terintegrasi. Data dan dokumen pendukung yang akurat menjadi salah satu unsur penting dalam proses pemantauan capaian.

Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh unsur pemerintahan. Karena itu, koordinasi dan evaluasi capaian secara berkala menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

BKPSDM Kota Bekasi terus mendukung penguatan tata kelola di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan tugas yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergi Menuju Pemerintahan Berintegritas

Melalui rapat koordinasi progres capaian MCSP-RBS KPK Tahun 2026, Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Koordinasi yang berkelanjutan diharapkan mampu memastikan setiap rencana aksi berjalan secara terukur dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di Kota Bekasi.