Jaga Akurasi Data Pelaporan Kekayaan Aparatur, BKPSDM Kota Bekasi Gelar Koordinasi Penonaktifan WL LHKPN Pensiun 2027
KOTA BEKASI — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi terus berupaya memastikan pengelolaan data kepatuhan pelaporan harta kekayaan aparatur berjalan tertib dan akurat. Sebagai langkah antisipatif menjelang masa purnatugas pegawai, dilaksanakan kegiatan koordinasi penonaktifan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (WL LHKPN) bagi PNS yang memasuki masa pensiun tahun 2027 pada Rabu (11/11/2026).
Pertemuan koordinasi ini berfokus pada pemutakhiran data kepegawaian, verifikasi daftar PNS yang akan purnatugas pada tahun 2027, serta sinkronisasi prosedur administrasi penonaktifan status Wajib Lapor pada sistem e-LHKPN. Pemetaan sejak dini sangat krusial agar proses perubahan status kepesertaan pelaporan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun regulasi internal Pemerintah Kota Bekasi.
Melalui koordinasi yang terstruktur ini, BKPSDM Kota Bekasi berharap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tetap terjaga secara optimal. Langkah ini sekaligus memberikan kepastian administrasi bagi para PNS yang akan memasuki masa purnatugas sehingga seluruh kewajiban kepegawaian terselesaikan dengan tuntas dan akuntabel.